blog ini berisi tentang berbagai tulisan hasil belajar saya di dunia kampus, terkhususnya yang berhubungan dengan perikanan dan ilmu kelautan. semoga blog ini dapat menjadi media bersama untuk belajar. Selamat membaca dan tetap semangat belajar (*_*) Tuhan Yesus berkati yah semuanya :)
Beberapa jenis organism pada table di atas (lihat penulisan pada blog saya tentang Hewan di Laut Dalam) merupakan contoh hewan yang hidup pada laut dalam dan mengalami adaptasi-adaptasi khusus terutama bentuk fisiknya terhadap situasi lingkungan perairan dalam. Secara umum, komposisi biota laut dalam didominasi oleh detritus feeder, antara lain Spons (porifera), Teripang (Holothuridea), Bintang laut (Asteroidea), Anemon laut (Anthozoa), Karang (Anthozoa),Polychaeta (Annelida, Echiura dan Sipuncula, Kima (Molusca), Crustacea, dan hewan lainnya.
B. Ekologi Laut Dalam
Laut dalam adalah Seluruh zona yang berada di bawah zona eufotik (zona bercahaya), mencakup zona batipelagis, abisal dan hadal (Nontji,2002). Tentunya kondisi laut dalam berbeda dengan kondisi di permukaan laut. Berikut ini adalah kondisi lingkungan laut dalam :
▲ Cahaya
Kondisi ketersediaan cahaya di laut dalam umumnya redup sampai gelap gulita. Akibat ketersediaan cahaya yang buruk sehingga proses fotosintesis tidak berlangsung pada zona ini.
▲ Tekanan Hidrostatis
Tekanan di dalam laut akan meningkat secara konstan sebanyak 1 ATM (1 kg/cm2), setiap pertambahan kedalaman 10 meter. Sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan hidrostatisk yang bekerja di laut dalam sangat ekstrim
▲ Suhu
Keadaan suhu pada perairan laut dalam umumnya seragam, dengan kisaran 1 – 3oC (kecuali wilayah hydrothermal vents (>80oC) dan cold hydrocarbon seeps (<1oC)
▲ Salinitas
Umumnya salinitas laut dalam seragam (35 permil) dan tidak mengalami variasi yang berarti. Pada daerah cold hydrocarbon seeps yang semakin dalam, salinitas juga bertambah (hipersain = 40 permil)
▲ Sirkulasi air
Pada kedalaman yang cukup tinggi sirkulasi air akan sangat lamban (< 5 cm/detik), tergantung pada bentuk dan topografidasar laut. Sikulasi air dan ventilasi dalam palung sangat menentukan kadar oksigen di laut dalam.
▲ Kadar Oksigen
Cukup untuk menghidupi seluruh organisme di laut dalam (DO= 4% hingga 6%; di perairan eufotik, DO= 3.5% hingga7%). Sumber oksigen utama: air permukaan laut di Antartika dan Arktik yang kaya Oksigen, Air bersifat anoksik: Teluk Kau (Halmahera), Palung Carioca (Venezuela), Palung Santa Barbara (USA)
▲ Tipe substrat
Terdiri atas substrat yang halus, Substrat berbatu di daerah mid-ocean ridge
▲ Suplai makanan
Kandungan makanan pada lingkungan laut dalam sangat langka. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya cahaya untuk berfotosintesis sehingga organism hanya bergantung pada pakan yang diproduksi di tempat lain dan terangkut oleh proses hidrodinamis ke wilayah laut dalam
▲ Jenis pakan
Hujan plankton atau partikel organik lain, Jatuhan bangkai hewan besar atau tumbuhan, Bakteri berlemak yang mudah dicerna (rata-rata populasi bakteri 2mgC/m2), Bahan organik terlarut
Berdasarkan kondisi lingkungan laut dalam di atas, tentunya setiap biota yang menghuni atau mendiami perairan laut dalam tersebut telah mengalami adaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti dimaksud. Di bawah ini adalah ciri-ciri biota yang menghuni laut dalam :
▲ Kolom perairan (Pelagis)
a. Penghuni mesopelagis
Pada wilayah mesopelagis yakni antara 200 m – 1.000 m, hewan-hewan yang menghuninya memiliki warna yang umunya abu-abu keperakan atau hitam (ikan), ungu kelam (ubur-ubur) dan merah (crustacea). Selain itu dicirikan dengan bentuk mata besar dan penglihatan senja (tingginya pigmen rodopsin dan kepadatan sel batang pada retina akan memberi kemampuan maksimum dalam melihat dan mendeteksi cahaya), sebab di daerah ini penetrasi cahaya sudah berkurang bahkan tidak ada. Untuk menyesesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya, organisme pada wilayah mesopelagis memiliki kemampuan bioluminusens yaitu kemampuan memproduksi cahaya pada makhluk hidup, biasanya dilengkapi oleh organ penghasil cahaya (fotofor). Hewan di wilayah ini juga didukung dengan bentuk mulut yang besar, morfologi mulut, rahang, dan gigi yang mendukung efektifitas penangkapan mangsa. Semua adaptasi yang dialami adalah merupakan strategi yang dilakukan tiap organism untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sehingga dapat tetap bertahan hidup.
b. Penghuni batipelagis dan abisal-pelagis
Ikan yang ditemukan umumnya berukuran sangat kecil, namun invertebrata yang hidup umumnya berukuran sangat besar Ikan wilayah ini berwarna hitam kelam, sedangkan invertebratanya seakan tidak berpigmen (putih cerah). Ukuran mata sangat kecil, bahkan tidak bermata, bahkan ada yang memiliki mata berbentuk pipa (ikan Argyropelecus) dan sebelah matanya lebih besar (cumi-cumi Histioteuthis). Semua perubahan ini disesuaikan dengan kondisi perairan yangmerupakan daerah gelap sepanjang masa. Di daerah tersebut tidak berlangsung kegiatan fotosintesis, berarti tidak ada produsen, sehingga yang ditemukan hanya konsumen dan dekompos saja. Ekosistem laut dalam merupakan suatu ekosistem yang tidak lengkap.
▲ Dasar perairan (Bentik)
a. Penghuni dasar batial
Di wilayah ini umumnya hewan tidak berwarna atau putih kotor (tidak berpigmen) dan didominasi oleh bakteri yang berukuran besar.
b. Penghuni dasar abisal
Organisme yang mendiami dasar abisal umumnya tidak berwarna atau putih kotor (tidak berpigmen).
Ikan ini hidup pada kedalaman 80-1600 meter. Memiliki mulut yang lebar dan gigi tajam yang tajam. seperti kebanyakan ikan dari lautan dalam, ikan ini tidak memiliki warna kulit alias tembus pandang dan organnya menyala karena proses bioluminescence. Ikan ini dicirikan dengan mata yang besar untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin di dalam kondisi minim cahaya atau bahkan tanpa cahaya sama sekali.
2.
Anoplogaster cornuta
Ikan ini dikenal dengan nama Fangtooth memiliki tubuh yang pendek dilengkapi kepala yang berukuran besar. Ikan ini mampu hidup pada laut yang cukup dalam yakni pada kedalaman 16.000 kaki. Pada kedalaman ini tekanannya cukup tinggi serta temperature hampir membeku dan mengakibatkan sulitnya mendapatkan makanan sehingga akanmemangsa semuaditemui.
3.
Glowing Sucker Octopus
(Stauroteuthis syrtensis)
Hewan ini hidup pada kedalaman 2500 m yakni tergolong dalam mintakat abyssal. Tepatnya hewan ini ditemukan di Palung Mariana. Ukuran bahkan mencapai 50 cm.
No.
Nama Hewan
Gambar
4.
Hirondellea gigas
Hirondellea gigas termasuk ikan laut dalam karena mampu hidup di kedalaman 10.900 m.
5.
Scaly Dragonfish (Stomias Boa)
Hidup di kedalaman 200-1500 m dan memilikiukuran tubuh sekitar 32 cm. Pada bagian samping tubuhnya terdapat organ cahaya yang digunakan sebagai penanda bagi ikan lainnya saat musim kawin.
6.
Angler Fish
Hewan ini dikenal pula dengan sebutan Melanocetus johnsoni. Memiliki tubuh yang berkembang sampai 5 inci dan mirip bola basket jika dilihat. Ikan ini ditemukan pada kedalaman sekitar 3000 kaki
7.
Giant Isopod (Bathynomus Giganteus)
Memiliki tubuh yang juga panjang dan hidup di kedalaman mencapai 2.000 kaki
8.
Football Fish
(Himantolophus Paucifilosus).
Football Fish hidup di kedalaman laut antara1000 m -4000 m serta memiliki ukuran tubuh mencapai 45 cm.
9.
Dumbo Octopus (Grimpoheuthis)
Hewan ini mampu hidup dari kedalaman 300-5000 m di dalam laut. Ukurannya bahkan hingga 150 cm.
“Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Perikanan
Terkait dengan Eksplorasi Sumberdaya Wilayah Laut”
Oleh:
CYECILIA PICAL
2009 – 63 – 028
PRODI : MSP
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
2011
PENDAHULUAN
Dengan adanya perubahan peradaban, maka kebutuhan manusia juga mengalami peningkatan. Berbagai upaya dilakukan manusia demi memenuhi tuntutan kebutuhan mereka. Perubahan paradigma bahwa lahan pertanian yang semakin sempit membuat semua perhatian kemudian dialihkan ke wilayah laut. Banyak kalangan menganggap bahwa laut masih menyimpan sejumlah potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara baik. Perhatian masyarakat kemudian beralih kepada bagaimana cara mengeksplorasi setiap potensi secara optimal.
Tentunya dengan adanya daya eksploitasi yang tinggi, sumberdaya laut dari hari ke hari mengalami degradasi. Berbagai cara diupayakan oleh pemerintah sebagai pengelolah utama sumberdaya di Negara ini.
PEMBAHASAN
A. Landasan Hukum Terhadap Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam BIdang PerikananTerkait Dengan Eksplorasi Sumberdaya Perikanan
Pemerintah pada dasarnya memiliki hak pengelolaan yang besar terhadap sumberdaya. Sebab UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Pasal ini sebenarnya telah menegaskan bahwa kewajiban serta hak pengelolaan yang mencakup pemanfaatan dan pelestarian berada di tangan Negara dalam hal ini pemerintah.
Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan dapat memberikan strategi-strategi khusus dalam eksplorasi sumberdaya sehingga akses terhadap sumberdaya menjadi semakin terbuka. Walaupun begitu harus diketahui bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban dan hak dalam usaha pelestarian sumberdaya laut sehingga eksplorasi terhadap sumberdaya harus disesuaikan dengan daya dukung (caring capacity) dari sumberdaya dimaksud. Jika eksplorasi memperhatikan daya dukung sumberdaya, maka keberadaan sumberdaya atau stoknya akan tetap ada di alam guna memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup yang membutuhkannya.
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 65 berbunyi “ Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan”. Melalui Undang-Undang ini pula terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan yang di dalamnya terdapat proses eksplorasi, pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat melakukan suatu koordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini dibangun agar pemerintah daerah dapat mengontrol jalannya setiap kegiatan yang berhubungan dengan perikanan sehingga asas dan tujuan umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 3 dapat tercapai dengan baik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 juga merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengelolah sumberdaya di wilayah laut sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010:
● Eksplorasi adalah kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya.
● Sumber daya laut adalah unsur hayati, non hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
● Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Jadi strategi kebijakan pemerintah dalam bidang perikanan terkait dengan eksplorasi sumberdaya wilayah laut merupakan suatu metode yang dipakai pemerintah dalam mengeksplorasi sumberdaya laut dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan secara optimal dengan kelestarian sumberdaya di alam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010, yang mengatur eksplorasi tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dengan rincian sebagai berikut:
Pasal 12
(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan eksplorasi terhadap sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya.
(2)Setiap orang dan badan hukum dapat melakukan eksplorasi setelah memperoleh izin dari kepala daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Pasal 13
(1)Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan eskplorasi sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah, yang berada di wilayah laut kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperoleh izin dari pemerintah.
(2)Setiap orang dan badan hukum yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
(3)Gubernur dan bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 12 dan Pasal 13 terlihat jelas pula bahwa terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melakukan eksplorasi sumberdaya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi masing-masing daerah memiliki wewenang dalam mengeksplorasi sumberdaya sesuai dengan luasan wilayah tertentu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3).
B. Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Perikanan Terkait Dengan Eksplorasi Sumberdaya Perikanan
1. Menanamkan wawasan kelautan kepada seluruh stakeholders pembangunan kelautan, sekaligus menggeser persepsi bahwa laut sebagai kendala ke arah persepsi laut sebagai alat pemersatu dan sumber kehidupan;
Laut merupakan alat pemersatu bangsa dan negara, bukannya pemisah antar pulau-pulau, karena laut dapat digunakan untuk komunikasi dan transportasi, dapat dituai hasil ikannya, dapat digali hasil tambangnya, dapat dimanfaatkan tenaganya, serta berbagai kegunaan lainnya. Sehingga, melalui laut, negara dapat mensejahterakan rakyatnya, memajukan perabadan bangsanya, bahkan membayar hutang-hutangnya. Untuk itu, arti pentingnya laut harus digali lebih dalam lagi, serta disampaikan kepada generasi penerus bangsa Indonesia untuk disimak dan diterapkan bagi pertahanan dan kejayaan negaranya.
Strategi ini kemudian dipakai pemerintah dalam upaya eksplorasi sumberdaya laut. Sebab jika semua pihak telah memiliki wawasan berpikir seperti ini maka tentunya akan membantu proses eksplorasi sumberdaya perikanan yang ada.
2. Meningkatkan dan mengorganisasikan ketersediaan data dan informasi kelautan secara terpadu yang terbuka terhadap semua pelaku pembangunan kelautan;
Strategi ini kemudian ditindaklanjuti oleh keberadaan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 46 dan Pasal 47. Dimana terdapat kerjsama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyediakan informasi maupun statistik perikanan terutama mengenai data potensi dan penyebaran dari sumberdaya perikanan. Jika data ini telah mampu disediakan dengan baik, tentunya eksplorasi maupun eksploitasi sumberdaya dapat dijangkau.
Dengan adanya UU di atas sebagai landasan hukum dalam pengembangan upaya eksplorasi maka diharapkan setiap informasi yang menyangkut potensi maupun penyebaran sumberdaya dapat dikontrol secara baik. Mengingat Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan sumberdaya laut, sehingga dibutuhkan pula teknologi-teknologi yang modern sehingga dengan mudah dapat mendeteksi keberadaan sumberdaya serta potensinya. Sebab, jika sumberdaya suatu negara tidak terdeteksi potensi maupun letak penyebarannya, tentunya tidak akan pernah ada sentuhan pengelolaan yang akan dirasakan oleh sumberdaya dimaksud.
3. Mengembangkan riset-riset geologis dan lingkungan guna membangun argumen keilmuan bagi upaya-upaya memperjuangkan batas-batas wilayah perairan Indonesia, sekaligus sebagai acuan bagi eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
Harus diketahui bahwa dalam upaya eksplorasi sumberdaya laut, batas-batas wilayah menjadi sangat penting keberadaannya. Sebab, kegiatan eksplorasi ini akan dilakukan pada wilayah yang menjadi kewenangan dari Negara dimaksud. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sejumlah pulau-pulau terluar yang cukup jauh memungkinkan Indonesia memiliki laut territorial yang semakin luas.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) mengatur mengenai wilayah kewenangan negara, daerah provinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam mengeksplorasi maupun mengekploitasi sumberdaya yang dimiliki. Jadi batasan wilayah menjadi sangat penting kegunaanya. Sebab jika batasan wilayah tidak dipertimbangkan, dikhawatirkan eksplorasi dan eksplotasi yang dilakukan bersifat illegal sebab berada di luar wilayah kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
4. Meningkatkan kualitas rencana dan pelaksanaan tata ruang pesisir dan laut guna mencegah berkembangnya konflik-konflik pemanfaatan, menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya serta mendorong optimalisasi nilai tambah pendayagunaan sumber kelautan;
Dalam suatu pengelolaan sangat dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga upaya pengelolaan dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu upaya perencanaan serta pengelolaan wilayah laut maupun pesisir yang banyak diupayakan ialah dengan metode penataan ruang pesisir dan laut.
Rencana dan pelaksanaan tata ruang pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang bertujuan dalam menjaga keserasian antara sumberdaya dan keberdayagunaanya. Selain itu, untuk mencegah konflik pemanfaatan. Jika sumberdaya telah memiliki ketetapan pemnfaatan ruang maka statusnya akan menjadi semakin jelas apakah sebagai sumberdaya yang bersifat konservatif ataukah nonkonserfatif yang masih dapat dieksploitasi.
Tentunya sebelum tata ruang wilayah laut dijalankan, terlebih dahulu eksplorasi sumberdaya harus dilakukan. Sehingga berdasarkan data eksplorasi bisa dilakukan penataan ruang sesuai dengan potensi dan penyebaran sumberdaya yang ada di laut. Untuk itu bisa dikatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu strategi kebijakan yang juga dipakai oleh pemerintah terkait dengan eksplorasi sumberdaya wilayah laut.
5. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Indonesia dalam hal pemanfaatan sumberdaya kelautan;
Sebuah filosofi menggambarkan bahwa manusia tanpa sumberdaya hakekatnya adalah mati. Dan sumberdaya tanpa sentuhan tangan manusia pun jua tidak akan memiliki arti penting. Hal ini kemudian dapat diimplementasikan bahwa sumberdaya manusia tidak dapat dilepaspisahkann dari keberadaan sumberdaya alam.
Dengan perkembangan zaman maka peningkatan kebutuhan menjadi semakin tinggi. Untuk itu, ketersediaan sumberdaya di alam terus digalih guna mencukupi semua kebutuhan manusia. Upaya eksplorasi ini sebenarnya membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi sehingga dapat bertidak secara efektif maupun efisien dalam pengeksplorasian sumberdaya. Yang dimaksudkan adalah bagaimana manusia dapat tetap mengupayakan eksplorasi yang dibarengi dengan konsep keberlanjutan sumberdaya di alam.
Dalam menunjang pengelolaan sumberdaya, baik eksplorasi maupun eksploitasi sumberdaya wilayah laut yang membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 28, melakukan suatu pemberdayaan masyarkat baik kepada nelayan tradisional, masyarakat pesisir, organisasi masyarakat bidang kelautan, danlembaga kemasyarakatan melalui sosialisasi kebijakan pemerintah, pelatihan penggunaan teknologi perikanan maupun memfasilitasi masyarakat.
Strategi ini dibuat dengan tujuan agar pengelolaan sumberdaya dapat dioptimalkan seefektif dan seefisien mungkin.
6. Mendorong dan meningkatkan pengembangan teknologi eksplorasi dan pendayagunaan sumberdaya kelautan;
Indonesia bukan hanya memiliki laut yang luas. Namun juga memiliki sumberdaya dengan potensi dan penyebaran yang luas. Sehingga sangat dibutuhkan teknologi-teknologi pemanfaatan yang mampu menangani semua potensi dimaksud. Sebab jika sumberdaya tidak dimanfaatkan dengan teknologi yang sesuai tentunya nilai guna dari sumberdaya dimaksud tidak dapat diekstrak secara maksimal.
7. Menciptakan dan menjaga iklim yang kondusif bagi kelangsungan investasi eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya laut;
8. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat luas dalam upaya-upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kelautan
Tentunya dalam upaya pengelolaan sumberdaya laut, pemerintah tidakdapat berjalan sendiri. Dibutuhkan integrasi antar berbagai pihak demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Untuk itu, peran serta dari mansyarakat dalam upaya-upaya eksplorasi sumberdaya sangat diperlukan. Undang-Undang No. 31 Pasal 6 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 29 merupakan landasan hukum yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan perikanan sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Bahkan dikatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan wilayah laut, hukum adat dari masyarakat setempat harus diperhatikan.
9. Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri berbasis sumberdaya laut yang kuat dan tangguh guna menciptakan nilai tumbuh bagi perekonomian nasional
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 20004, Salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya yakni dalam menopang perekonomian negara. Untuk itu, dalam memenuhi tujuan dimaksud pertumbuhan industri perikanan yakni berbasis sumberdaya laut semakin meningkat. Strategi ini dipandang memiliki sisi positif dan juga negative. Sisi positifnya adalah jika industri perikanan meningkat maka akan berpengaruh kepada peningkatan devisa negara. Namun sebaliknya, dengan meningkatnya industry perikanan maka sumberdaya akan semakin berkurang jika dieksplotasi secara berlebihan.
Guna menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan industri perikanan terpadu, pengurusan izin yang lambat/berliku harus dipangkas. Perlu buku pedoman mengenai cara-cara investasi di bidang perikanan. Buku tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kemudahan berinvestasi, tetapi juga menciptakan transparansi karena proses perizinan di bidang perikanan rawan pungutan liar. Untuk menunjang strategi ini maka dapat dilandasi oleh UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, dan Pasal 26.
10. Menyerasikan kebijakan-kebijakan lintas sektoral guna menjamin keharmonisan dan pembangunan antar sektor dalam kaitannya dengan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara keberlanjutan
Lewat otonomi daerah, masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dipercayakan untuk mengelola setiap potensi sumberdaya yang berada pada wilayah yang menjadi kewenangannya. Untuk itu sangat diharapkan adanya integrasi antar sektor sehingga proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Sebab dalam proses pengelolaan sumberdaya laut, banyak sektor dilibatkan. Jika tidak ada integrasi antar sektoral maka dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.
11. Meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengawasan bagi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi guna menjamin pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan bangsa Indonesia
Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi menjadi sangat penting guna menjamin pemanfaatan yang berdasat kepada pelestarian sumberdayalaut. Sebab jika tidak dilakukan pengawasan maka pemanfaatan sumberdaya akan rentan terhadap eksploitasi yang melebihi daya dukung sumberdaya maupun penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kedua hal di atas tentunya memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelestarian sumberdaya laut. Untuk itu dalam menjamin strategi ini, pemerintah melakukan pengawasan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.
C. Analisis Kebijakan dengan Realitas
Dalam menunjang pengelolaan perikanan yakni eksplorasi dan eksploitasi, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan yang menjadi kebijakan mereka demi tercapainya tujuan pengelolaan dimaksud. Namun terkadang, peraturan dan kebijakan yang diambil kurang kondusif. Pemerintah harus kembali mengacu kepada tujuan utama pengelolaan sumberdaya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumberdaya. Sehingga apapun kebijakan yang diambil, harus mengacu kepada tujuan utama ini.
Baik kebijakan eksplorasi maupun eksplorasi sumberdaya wilayah laut yang dilakukan seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi juga diimbangi secara proporsional dengan komitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada. Di samping itu, harus pula ada komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku agar dapat menghindari terjadinya konflik-konflik sosial dan ekonomi.
